Oleh: muhammadyusufansori | Maret 25, 2010

Perlukah BUMN Bidang Peternakan?

Kebutuhan masyarakat akan pangan dari hasil ternak terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk itu, pemerintah menargetkan swasembada daging sapi pada tahun 2014 setelah sebelumnya target 2010 tidak tercapai.  Dalam rangka memenuhi target swasembada daging sapi maka pemerintah didesak untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus bergerak di bidang usaha peternakan sapi pedaging.

Usulan pembentukan BUMN bidang peternakan tersebut telah disampaikan kepada Wakil Presiden, Menteri BUMN dan Menteri Pertanian oleh Ketua  Himpunan Alumni Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rifda Ammarina (Media Indonesia, 15/3/2010). Menurutnya, dengan adanya BUMN bidang peternakan maka pemerintah dapat memberikan subsidi dan menguasai perputaran bibit sapi, obat-obatan hingga pakan ternak. Komponen-komponen penunjang produksi peternakan tersebut perlu didukung pemerintah karena selama ini masih memerlukan impor.

Optimalkan Potensi Peternakan Rakyat

Menurut saya, sah-sah saja mendirikan BUMN peternakan namun apakah nantinya benar-benar akan menjadi solusi? Bukankah peternakan rakyat yang selama ini ada juga belum digarap dengan serius?

Jika yang menjadi permasalahan peternakan terletak pada sarana penunjang produksi peternakan (sapronak) maka sebaiknya penyelesaian masalah dikonsentrasikan pada semua itu. Dana yang dialokasikan untuk subsidi peternakan akan lebih baik dialokasikan untuk memberikan kemudahan kepada peternak untuk menjalankan usahanya. Kemudahan dan kepastian menjalankan usaha adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini.

Misalnya, peternak mengeluhkan masalah pakan yang mahal maka subsidi diberikan pada pakan supaya pakan ternak bisa lebih murah dan mudah didapat. Jika bahan pakan masih mengandalkan impor, maka konsentrasikan pengadaan bahan pakan untuk kebutuhan dari petani lokal. Dana yang ada bisa dipakai untuk membuka lahan khusus pakan ternak seperti kedelai dan jagung. Untuk lahan ini, bisa saja berbentuk badan usaha yang dikuasai oleh pemerintah pusat atau daerah. Dengan begitu, harga komoditas pakan ternak bisa terjaga karena badan usaha negara ikut serta dalam perdagangan komoditas.

Kementrian Pertanian (dulu Departemen Pertanian) memiliki lembaga yang mengkonsentrasikan diri pada produktifitas bibit sapi seperti Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Lembang dan Singosari, Balai Embrio Transfer di Bogor, BPPT Ciamis dan masih banyak lagi dimana lembaga tersebut bisa menjadi pemasok bibit sapi. Permasalahan pembibitan tidaklah harus menggunakan BUMN untuk ‘mengamankan’ peredarannya namun cukup dengan mengoptimalkan potensi yang ada supaya negara bisa menggunakan biaya dengan efektif dan efisien.

Selain pakan dan bibit, obat-obatan juga menjadi bagian vital dalam usaha peternakan sapi pedaging. Negara memiliki beberapa BUMN bidang farmasi seperti PT. Biokimia dan PT. Kimia Farma dimana kedua perusahaan ini bisa dioptimalkan untuk memproduksi obat-obatan hewan. Produk-produk BUMN bisa disubsidi sehingga harganya lebih murah. Pola distribusi yang baik adalah kunci penyelesaian masalah obat hewan.

Sarana penunjang produksi lain seperti kandang, padang rumput, sumber air, listrik dan kelembagaan merupakan bagian yang harus serius diberikan suntikan dana. Seharusnya, peternak jangan dibingungkan dengan biaya-biaya tetap seperti ini karena ini menjadi kewajiban pemerintah. Coba bayangkan, ketika peternak mengurus ternaknya dari pagi hingga sore. Di pagi hari, mereka harus memberi makan, lalu mencari rumput hingga siang hari. Setelah itu, kembali memberi makan bahkan memandikan ternak untuk menjaga kesehatannya. Dalam sehari saja, sudah terlalu banyak waktu dan tenaga yang dipakai peternak hanya untuk memelihara dua atau tiga ekor sapi. Alangkah lebih baik jika beban peternak ini kita ringankan dengan memberi mereka segala kemudahan. Setelah segalanya serba mudah, maka mereka bisa berkonsentrasi untuk meningkatkan produksi.

Kita jangan dulu berbicara tentang pengolahan limbah ternak, karena tenaga dan pikiran peternak sudah habis terpakai untuk mencari rumput seharian bahkan harus menempuh perjalanan puluhan kilometer. Jika rumput dan pakan konsentrat mudah didapat maka peternak bisa menyisihkan waktu untuk mengolah limbah ternaknya jadi pupuk. Bahkan, mereka punya waktu, tenaga dan pikiran untuk mengikuti penyuluhan yang disampaikan petugas penyuluh dari dinas peternakan/pertanian setempat (itupun kalau petugasnya mau sama-sama bekerja!).

Negara harus bisa mengoptimalkan dana yang ada sehingga tidak ‘terbuang’ percuma begitu saja. Selama ini paradigma subsidi masih terletak pada ‘bagi-bagi sapi’ dengan percuma tanpa ada pembinaan yang berkelanjutan. Padahal, yang dibutuhkan peternak tidak hanya pada jumlah sapi yang diberikan oleh pemerintah tetapi juga ketersediaan sarana penunjang produksi. Jika sapi-sapi dibagikan begitu saja, maka jangan aneh dalam waktu singkat sapi-sapi itu sudah hilang karena dijual. Peternak tidak sanggup memenuhi  kebutuhan ternak bahkan hal yang mendasar sekalipun seperti rumput. Jika kemarau tiba, kemana peternak mencari rumput? Penulis pernah menyaksikan kasus seperti ini di Pameungpeuk, Kabupaten Garut dimana populasi sapi disana cukup banyak tapi kurus-kurus karena diumbar begitu saja. Disana tidak tersedia lahan pengembalaan yang baik sehingga kebutuhan fisiologi sapi tidak terpenuhi dengan optimal.

Jadi, sebenarnya mendirikan BUMN peternakan tidak menyentuh akar permasalahan mendasar yang ada pada peternak kita di pedesaan. Pada faktanya BUMN yang ada pun tidak kuasa mengendalikan kondisi pasar. Contohnya, ketersedian pasokan gas kepada perusahaan pupuk yang masih tersendat-sendat. Nantinya, bisakah BUMN peternakan mengendalikan harga bahan pakan? Sistem ekonomi yang dianut negeri ini adalah ekonomi pasar bebas, jadi sangat sulit mengendalikan harga komoditas. Harga minyak saja sulit dikendalikan apalagi harga kedelai atau jagung!

Perlu diingat bahwa BUMN dibentuk untuk kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraan para  petingginya saja. Ketika angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi maka BUMN bisa menjadi solusi. Namun, sepertinya BUMN peternakan tidak akan menjadi industri padat karya karena penggunaan teknologi canggih cenderung digunakan untuk efisiensi usaha. Jika ternak yang ada dalam perusahaan terus bertambah maka belum tentu pekerjanya pun terus bertambah.

Akhir-akhir ini ada tren BUMN dijadikan tumbal untuk menambal utang negara yang membengkak. Logikanya, BUMN yang ada saja banyak yang dijual apalagi kalau membuka perusahaan baru. Bagaimana jadinya? Jangan sampai ketika perusahaan sudah didirikan, tidak lama kemudian diprivatisasi untuk mendapatkan kecukupan modal. Celakanya, jika investor asing yang menguasai saham terbesar dan mengendalikan arah perusahaan. Ya, apa bedanya sekarang dengan nanti?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: