Harga Pupuk Naik April 2010, Bagaimana Jadinya?

Lagi, harga pupuk kembali akan mengalami kenaikan harga mulai april tahun depan. Kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk terjadi karena adanya pemangkasan subsidi pupuk dari Rp. 17, 5 triliun menjadi Rp. 11, 3 triliun. Sebelum diberlakukannya kenaikan harga pupuk maka pemerintah  melalui Menteri Pertanian akan menaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dari petani.

Nantinya, akan ada banyak pihak yang dirugikan dan juga diuntungkan oleh kenaikan harga pupuk ini. Pihak yang dirugikan tentu saja para petani yang masih setia dengan pupuk kimia buatan. Ketergantungan petani akan pupuk dari pabrik menjadi kendala tersendiri dalam memenuhi biaya produksi padi dalam negeri. Saat ini saja, masih banyak petani yang kebingungan dengan harga pupuk yang ada karena tidak semua padi dari petani terus dijual ke pemerintah, dalam hal ini adalah Bulog sebagai distributor beras nasional.

Jika dilihat secara sepintas, kebijakan ini terlihat adil karena Pemerintah menaikan harga beli gabah dari petani. Tetapi, saya pikir ini hanyalah strategi pemerintah untuk terus-menerus mengurangi beban subsidi pertanian yang  dinilai sangat penting. Untuk Bank Century Rp. 6,7 triliun bisa, kenapa untuk pertanian terus dikurangi? Padahal subsidi sektor produksi lebih menolong petani daripada subsidi langsung seperti pembelian gabah oleh pemerintah.

Subsidi Penunjang Produksi Lebih Penting

Subsidi sektor penunjang produksi dapat dirasakan oleh banyak petani, sekalipun gabahnya tidak dijual. Ingat, banyak petani lokal yang memanfaatkan hasil panennya untuk memenuhi pangan keluarga. Apakah petani seperti ini bisa menikmati harga gabah yang tinggi?

Kenaikan harga komoditas saat ini seperti bola liar yang sulit dikendalikan. Jika harga pupuk tinggi, maka kesetabilan harga belum bisa terjamin. Masih banyak distributor yang berani mempermainkan harga. Kelangkaan bisa saja terjadi dengan alasan kenaikan harga. Banyak kemungkinan bisa terjadi, tinggal kesiapan kita untuk menghadapinya.

Agenda pengurangan subsidi pertanian yang digagas Pemerintah bisa jadi adalah buah kesepakatan dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF (International Monetery Fund) dan Bank Dunia. Utang luar negeri yang dimiliki Indonesia begitu besar, sehingga sangat mudah negeri ini dikendalikan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut.

Kekhawatiran lain ketika subsidi pertanian dipangkas adalah naiknya harga komoditas pertanian lokal. Pada 2010 nanti telah diberlakukan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan Cina. Daya saing rendah yang dimiliki petani kita tidak dapat membentengi membanjirnya produk pertanian dari Cina seperti buah-buahan, sayuran dan produk pangan lainnya.

Efek dari kenaikan pupuk ini bukan hanya padi yang terkena imbasnya. Akan ada banyak produk pertanian yang mengalami kenaikan harga dan secara otomatis bisa terlibas oleh produk impor yang biasanya harganya lebih murah. Bisa jadi pemerintah Cina meningkatkan subsidi pertanian mereka untuk menekan ongkos produksi sedangkan pemerintah Indonesia melakukan hal yang sebaliknya.

Mentan Cuci Tangan

Menanggapi membanjirnya produk pertanian impor, Menteri Pertanian Suswono seakan cuci tangan dengan mengatakan bahwa kebijakan impor ada pada Menteri Perdagangan. Padahal, jika Mentan benar-benar membela petani nasional, dia harus bersikap tegas dan mempertaruhkan  jabatannya demi sebuah kebijakan yang propetani. Proteksi yang diusulkan Mentan itu hanyalah opini usang yang sulit dilakukan. Berbagai perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani tidak bisa mengubah kondisi di lapangan.

Proteksi produk impor hanyalah upaya untuk memperlemah posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional. Jika produk impor diproteksi, maka bisa saja negara pengekspor juga memproteksi produk Indonesia yang masuk ke negaranya. Lagipula, proteksi seperti apa yang diusulkan Mentan?

Kemandirian Petani

Sejak lama petani lokal senantiasa menggunakan pupuk buatan untuk meningkatkan hasil panennya. Sudah saatnya kita berlaih ke pupuk alami yang lebih murah dan ramah lingkungan. Jerat ‘pupuk buatan’ ini sudah menjadi alat politisasi petani sehingga petani semakin terpuruk.

Petani lebih dituntut untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Kita sudah tidak bisa berharap lagi pada Pemerintah  dalam hal penyediaan sara penunjang poduksi. Orang yang bisa kita harapkan adalah para konsumen yang masih setia memakan nasi dan lauknya dari petani lokal.