Oleh: muhammadyusufansori | Juni 11, 2009

Susu Lokal dan Dampak Perdagangan Bebas

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan pada tanggal 28 Februari 2009 lalu bersama sejumlah menteri Perdagangan ASEAN, Australia dan New Zealand telah menandatangani Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandaia Baru, atau AANZ-FTA (Asean, Australia, New Zealand Free Trade Area), yakni perjanjian kerjasama untuk melakukan perdagangan bebas di antara negara-negara tersebut. Konsekuensi dari perjanjian tersebut adalah  turunnya tarif perdagangan produk peternakan seperti daging dan susu dari Australia dan New Zealand dinolkan pada 2017-2020.

Ternyata, kita tidak perlu menunggu lama untuk merasakan akibat dari perjanjian perdagangan bebas tersebut. Sekitar 40 ton susu di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KSPBU) Lembang nyaris terbuang (Pikiran Rakyat, 2/4). Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari sisa susu yang tidak terjual akibat adanya pembatasan kuota susu oleh salah satu Industri Pengolahan Susu (IPS). Penulis memprediksi kondisi ini sejak lama seperti yang telah ditulis di kolom Opini (2/4) dimana disana disebutkan bahwa ada dampak psikologis yang sangat berbahaya jika perjanjian ini dijalankan. Pihak IPS cenderung akan memilih susu impor karena harganya lebih murah dan kualitasnya pun lebih baik.

Selain itu, pihak IPS pun kembali mengurangi harga beli susu lokal sebesar Rp.200-Rp.300/liter yang tadinya Rp. 3.500/liter. Negosiasi ulang ini semacam ‘ancaman’ bagi peternak karena selama ini sudah terbentuk sistem distribusi susu sapi yang kaku dimana IPS selalu menjadi oligopsoni. Pihak IPS sudah menjadi kartel yang terbentuk dengan sengaja sehingga kendali perdagangan senantiasa mereka pegang. Pihak peternak tidak mempunyai pilihan lain selain menurunkan harga jual susu ke IPS jika susunya ingin ditampung.

Pemerintah Berpihak pada Siapa?

Bila kondisinya sudah seperti ini sebenarnya siapa yang salah? Penulis benar-benar tidak mengerti, apakah Pemerintah menandatangangi perjanjian perdagangan bebas ini hanyalah sekedar ikut-ikutan atau atas tekanan para pengusaha dan pihak asing? Adanya perjanjian ini pasti sudah diketahui dampak buruknya bagi perekonomian nasional namun tidak menjadi sebuah prioritas dalam menentukan kebijakan.

Seharusnya, Pemerintah tidak mendantangani perjanjian tersebut jika tahu akan berdampak buruk bagi peternakan lokal. Kita semua tahu, kondisi peternakan lokal sedang terpuruk namun bukan berarti memberikan ruang kepada pengusha untuk mengeksploitasi mereka. Seakan, kekuasaan ada ditangan Pengusaha bukan berada di tangan Pemerintah sebagai penentu kebijakan. Proteksi Pemerintah terhadap peternak lokal tetap harus dilakukan supaya IPS tidak semena-mena menurunkan harga beli susu dan mencampakan peternak lokal begitu saja.

Apabila kondisinya sudah seperti ini, maka  Pemerintah kebingungan mencari solusi terbaik. Pemerintah berada dalam kondisi dilematis antara dua pihak yang harus dilindungi yakni peternakan lokal atau kepentingan pengusaha. Maka dari itu, Pempov Jabar mempunyai program ‘bagi-bagi susu’ kepada anak SD untuk mengurangi dampak kerugian atas ‘sistem perdagangan yang bobrok’ ini. Namun, ini bukanlah solusi yang aktif karena inti permasalahannya bukan pada habis atau tidaknya susu di Peternak tetapi keberlangsungan usaha peternakan rakyat itu sendiri yang terancam ‘punah’. Lagipula, mampukah pemprov membeli sekian ton susu yang ada padahal kondisi keuangan negara sedang mengalami krisis?

Selain itu, Pemerintah pun mulai mempertimbangakn untuk menggunakan stimulus fiskal untuk menutup penurunan harga pembelian susu dari peternak oleh IPS. Lagi, opini ini tidak melihat akar masalah yang  ada dan terpaku pada ‘cara berpikir pragmatis’. Ya, Pemerintah harus mengeluarkan banyak uang hanya untuk melindungi pengusaha _agar usahanya tetap untung_ yang seakan membantu kesulitan peternak_yang susunya tidak dapat terjual_. Dalam hal ini, Pemerintah hanya menghambur-hamburkan uang padahal masih banyak infrastruktur peternakan yang lebih penting untuk dibangun seperti pengairan, padang rumput dan teknologi pemerahan.

Beginilah salah satu bentuk penjajahan model baru yang sedang kita alami. Untuk itu, sudah saatnya kita menyadari bahwa  banyak konsekuensi logis ketika roda perekonomian yang ada tidak berpihak pada rakyat. Pemerintah senantiasa membentuk ‘solusi pura-pura’ yang seakan melindungi peternak padahal itu adalah alternatif yang seharunya tidak dipilih. Jika Pemerintah masih punya alternatif utama _yang aman_, kenapa masih memilih alternatif lain?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: